Daftar UMP Karang Asem Tahun 2021/2022

Gaji UMR/UMP Minahasa Selatan Terbaru

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang mesti diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan menetapkan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Apabila dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab unsur yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Apabila mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan tersebut dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang mesti Anda ketahui, yakni seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa disuarakan oleh banyak buruh, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran spesifik buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beberapa ragam variabel dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi perihal upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh atau eksekutor bidang usaha, pastinya Anda mesti memahaminya. Berikut di bawah ini ada pengertian dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh memperoleh penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan artian itu dapat diambil simpulan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau alasan dalam pemastian besaran upah, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku satu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol cara yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, segala wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Wujudnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yakni pembayaran baik secara lantas ataupun tidak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang sudah tidak dipakai lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan demikian itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa aturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada sebagian unsur dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin acuan tersebut berdasarkan kebutuhan hidup layak.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar upah kepada pekerja diselesaikan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya sudah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan aturan ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk kepada aturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tidak dibayarkan layak ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial. 
Ketentuan aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Wujudnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan demikian itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beraneka sisi hingga ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,